Cek fakta№ 050
RS kelas A dan B dilarang terima pasien BPJS? Yang ada hanya uji coba sistem rujukan
Kesehatan & SainsSalahVersi 1
Klaim yang diperiksa
Rumah sakit kelas A dan B dilarang menerima pasien BPJS Kesehatan berdasarkan aturan pemerintah yang baru.
Indonesia
Ringkasan
Beredar klaim bahwa rumah sakit kelas A dan B dilarang menerima pasien BPJS Kesehatan menurut aturan pemerintah yang baru. Bukti yang ada tidak mendukung klaim itu. Yang sedang berjalan adalah uji coba sistem rujukan berbasis kemampuan pelayanan di empat daerah [1].
Apa yang diklaim?
Klaim ini beredar lewat poster. Poster itu mencampuradukkan uji coba perubahan sistem rujukan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan klaim larangan bagi rumah sakit kelas A dan B menerima pasien BPJS Kesehatan [1]. Tanggal klaim ini pertama kali beredar tidak disebutkan dalam bukti yang kami miliki.
Apa kata bukti?
Apakah ada aturan baru yang melarang? Menurut ANTARA, yang sedang dilakukan Kemenkes adalah menguji coba perubahan sistem Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP) [1]. Kami tidak menemukan aturan baru yang berisi larangan. Temuan ini baru bersandar pada satu sumber, belum pada teks aturan itu sendiri.
Apakah rumah sakit kelas A dan B dilarang menerima pasien BPJS? Tidak. ANTARA menyatakan perubahan itu bertujuan mengarahkan pasien ke fasilitas kesehatan berdasarkan kemampuan pelayanan dan kebutuhan medis [1]. Tujuannya bukan membatasi pelayanan BPJS hanya di rumah sakit kelas C dan D [1]. ANTARA juga menjelaskan perbedaan sistemnya:
"Kalau dulu rujukannya berjenjang dari kelas D, C, B sampai A, sekarang rujukan berdasarkan kompetensi." [1]
Satu artikel Viva tentang kelas rumah sakit menyebut tipe rumah sakit tertentu sebagai rujukan tertinggi dari pasien BPJS Kesehatan [2].
Apakah larangan berlaku untuk pasien gawat darurat? Larangannya sendiri tidak ditemukan. Soal gawat darurat, Pasal 174 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mewajibkan fasilitas kesehatan memberikan pertolongan kepada pasien gawat darurat [3]. Satu panduan berobat BPJS menyebut pasien bisa langsung ke IGD:
"Kamu bisa langsung mendatangi Instalasi Gawat Darurat (IGD) di rumah sakit mana saja, baik yang bekerja sama dengan BPJS maupun yang tidak." [4]
Apakah ada tanggal berlaku? Kami tidak menemukan tanggal berlaku untuk larangan semacam itu. Menurut keterangan resmi Kemenkes pada 26 September 2026, uji coba reformasi JKN dilakukan di empat daerah [1]. Uji coba direncanakan berlangsung kurang lebih 12 bulan sebelum hasilnya dievaluasi untuk penerapan lebih luas [1]. Nama keempat daerah itu tidak ada dalam kutipan bukti kami.
Apakah pemerintah membenarkan larangan itu? Bukti tidak menunjukkan hal itu. ANTARA memberi rating hoaks pada klaim ini [1]. Keterangan Kemenkes yang dikutip ANTARA menjelaskan uji coba sistem rujukan, bukan larangan [1]. Kami belum membaca langsung siaran pers atau teks aturan Kemenkes.
Perbandingan sumber
Bantahan utama datang dari ANTARA [1]. Dalam data kami, artikel itu tercatat sebagai salinan dari sumber lain dan mengutip keterangan resmi Kemenkes [1]. Artinya, sebagian besar temuan bersandar pada satu rantai pemberitaan, bukan dokumen primer. S3 dan S4 adalah laman berita dan panduan umum yang mendukung hak pasien gawat darurat [3][4]. S2 hanya memberi konteks tentang kelas rumah sakit [2]. Tidak ada sumber yang menyatakan larangan itu ada.
Putusan
Putusan: Salah.
Klaim ini salah karena sumber yang ada menyatakan tidak benar rumah sakit kelas A dan B dilarang menerima pasien BPJS [1]. Yang ada adalah uji coba rujukan berdasarkan kompetensi, bukan pembatasan layanan [1]. Pasien gawat darurat juga tetap dilindungi oleh kewajiban fasilitas kesehatan menolong mereka [3] dan dapat langsung ke IGD [4].
Kesimpulan
Tidak ada bukti larangan bagi rumah sakit kelas A dan B untuk menerima pasien BPJS. Uji coba RBKP di empat daerah mengubah cara rujukan, dari berjenjang menjadi berdasarkan kompetensi [1]. Yang belum terkonfirmasi dari sumber primer adalah teks lengkap aturan atau siaran pers Kemenkes tentang uji coba ini. Dokumen tersebut akan menguatkan temuan, terutama soal tidak adanya aturan larangan dan tanggal berlaku.
Bukti yang dikutip
Kutipan persis dari halaman sumber yang dibaca saat riset. Setiap kutipan diperiksa ada, kata per kata, di halaman tersebut.
Faktanya, saat ini, Kemenkes menguji coba perubahan sistem Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP).
[1]antaranews.comInformasi dalam poster mencampuradukkan uji coba perubahan sistem rujukan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan klaim larangan rumah sakit kelas A dan B menerima pasien BPJS Kesehatan.
[1]antaranews.comNamun, perubahan tersebut bertujuan mengarahkan pasien ke fasilitas kesehatan berdasarkan kemampuan pelayanan dan kebutuhan medis, bukan membatasi pelayanan BPJS hanya di rumah sakit kelas C dan D.
[1]antaranews.comDengan demikian, tidak benar bahwa pasien BPJS hanya boleh dirujuk ke rumah sakit kelas C dan D, sedangkan rumah sakit kelas A dan B dilarang menerima pasien BPJS Kesehatan.
[1]antaranews.comRumah sakit tipe ini menjadi rujukan tertinggi dari pasien BPJS Kesehatan
[2]viva.co.idPasal 174 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mewajibkan fasilitas kesehatan memberikan pertolongan kepada pasien gawat darurat.
[3]kompasiana.comKamu bisa langsung mendatangi Instalasi Gawat Darurat (IGD) di rumah sakit mana saja, baik yang bekerja sama dengan BPJS maupun yang tidak.
[4]kbeonline.idDalam keterangan resmi pada 26 September 2026, Kemenkes menjelaskan bahwa uji coba reformasi JKN dilakukan di empat daerah
[1]antaranews.comKlaim: RS kelas A dan B dilarang menerima pasien BPJS Rating: Hoaks
[1]antaranews.comKalau dulu rujukannya berjenjang dari kelas D, C, B sampai A, sekarang rujukan berdasarkan kompetensi.
[1]antaranews.comKemenkes merencanakan uji coba di empat daerah tersebut berlangsung selama kurang lebih 12 bulan sebelum hasilnya dievaluasi untuk penerapan lebih luas.
[1]antaranews.com
Sumber
- 01Hoaks! RS kelas A dan B dilarang menerima pasien BPJS - ANTARA Newshttps://www.antaranews.com/berita/5848467/hoaks-rs-kelas-a-dan-b-dilarang-menerima-pasien-bpjsMenyalin atau mengutip sumber lain di daftar ini; dihitung satu asal dengannya.
- 02Mengenal Istilah Rumah Sakit Kelas A hingga Dhttps://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/1188327-mengenal-istilah-rumah-sakit-kelas-a-hingga-d
- 035 Hak Pasien BPJS yang Sering Tidak Diketahui, Cuma 3 Hari Itu Bohong Halaman 1 - Kompasiana.comhttps://www.kompasiana.com/kaylaputri0309/6af464e3ed64155f8c2bc572/5-hak-pasien-bpjs-yang-sering-tidak-diketahui-cuma-3-hari-itu-bohong
- 04Biar Gak Kena Zonk! Ini Panduan Berobat Pakai BPJS Kesehatan Dari Faskes 1 Sampai Rumah Sakit – Laman 2 – KBEonline.idhttps://kbeonline.id/2026/11/07/biar-gak-kena-zonk-ini-panduan-berobat-pakai-bpjs-kesehatan-dari-faskes-1-sampai-rumah-sakit/2/
- 05Kelas Rawat Inap Standar KRIS: Apa Berubah buat Peserta BPJShttps://kolabora.id/kelas-rawat-inap-standar-kris/
- 06Mommies Daily - Penyakit yang Ditanggung dan Tidak Ditanggung BPJS 2026https://mommiesdaily.com/2026/11/11/update-penyakit-yang-ditanggung-dan-tidak-ditanggung-bpjs-kesehatan-2026
- 07Pasien BPJS Kesehatan - Beta Newshttps://betanews.id/tag/pasien-bpjs-kesehatan
- 08Page 57 – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | BKPK Kemenkeshttps://www.badankebijakan.kemkes.go.id/page/57/?p=show_detail&id=29887
- 09Beda Rumah Sakit Umum Kelas A, B, C dan D – Gustinerz.comhttps://gustinerz.com/beda-rumah-sakit-umum-kelas-abcd/
- 10JDIH Kementerian Kesehatan RIhttps://jdih.kemkes.go.id/documents/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-6-tahun-2026
Riwayat versi dan koreksi
- Versi 1 · · Salah · versi saat ini
Belum ada koreksi pada artikel ini.
Cara kami memeriksa
Klaim diurai menjadi sub-klaim, lalu dicari di web dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Halaman sumber dibaca utuh dan disimpan; hanya kutipan yang ditemukan persis di halaman itu yang dipakai sebagai bukti. Putusan "Benar" atau "Salah" butuh minimal dua sumber independen atau satu sumber primer; jika tidak, putusannya "Belum Terverifikasi". AI membantu riset, tetapi artikel ini disetujui editor sebelum terbit. Baca metodologi lengkap.
Menemukan kesalahan? Ajukan koreksi.