Cek fakta№ 046
Kemenag disebut tak akui Hindu, Buddha, Khonghucu: struktur dan layanan ketiganya masih ada
Isu SosialSalahVersi 1
Klaim yang diperiksa
Kementerian Agama secara resmi tidak mengakui agama Hindu, Buddha, dan Khonghucu di Indonesia.
Indonesia
Ringkasan
Beredar klaim bahwa Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi tidak mengakui agama Hindu, Buddha, dan Khonghucu di Indonesia. Bukti yang terkumpul tidak mendukung klaim itu. Struktur dan layanan Kemenag untuk ketiga agama tersebut masih ada [1][2][3]. Bagian klaim soal kolom agama di KTP belum bisa dipastikan, tetapi tidak ada bukti yang mendukungnya.
Apa yang diklaim?
Klaim yang beredar menyebut Kemenag resmi tidak mengakui Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Klaim ini dibantah ANTARA [1]. Kami memecahnya menjadi empat bagian: ada tidaknya pernyataan atau aturan Kemenag yang menolak pengakuan, dicabutnya status hukum ketiga agama, hilangnya layanan dan struktur Kemenag bagi umatnya, serta tidak bisa lagi dicantumkannya ketiga agama di KTP.
Apa kata bukti?
Pernyataan atau aturan Kemenag. ANTARA menelusuri klaim ini dan menyimpulkan:
"Berdasarkan penelusuran, klaim tersebut tidak benar." [1]
Tidak ditemukan dokumen atau pernyataan resmi Kemenag yang menolak pengakuan ketiga agama [1]. Namun bantahan ini baru bersandar pada satu sumber berita dan belum pada dokumen primer yang kami periksa sendiri. Karena itu bagian ini belum terverifikasi sepenuhnya.
Status hukum. Menurut kutipan ANTARA, Perpres tentang Kemenag masih memuat fungsi bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu [1]. UU No. 1/PNPS/1965 juga menyebut enam agama, termasuk ketiganya [4]. Kami belum membaca salinan langsung Perpres tersebut, sehingga bagian ini belum terverifikasi penuh. Meski begitu, tidak ada bukti pencabutan status ketiga agama [1][4].
Layanan dan struktur Kemenag. Bagian ini paling kuat bukti pendukungnya. ANTARA mengutip Perpres yang sama:
"Selain itu, Pasal 7 Perpres yang sama tetap mencantumkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam susunan organisasi Kementerian Agama." [1]
Situs resmi Ditjen Bimas Hindu masih aktif dan memuat hak cipta 2026 [2]. Situs Ditjen Bimas Buddha juga aktif dan menyatakan layanannya tidak dipungut biaya [3]. Republika melaporkan bahwa materi Kemenag disiapkan untuk lingkungan pendidikan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu [5].
KTP dan dokumen kependudukan. Kami tidak menemukan peraturan Kemendagri atau Dukcapil terbaru tentang pilihan kolom agama. Sumber yang ada hanya menyebut enam agama dalam UU 1/PNPS/1965 [4] dan ketentuan UU 24/2013 bahwa data agama tidak diisi bagi penduduk yang agamanya belum diakui atau bagi penghayat kepercayaan [6]. Keduanya tidak menjawab klaim ini secara langsung. Bagian ini tetap belum terverifikasi.
Perbandingan sumber
Dua sumber primer, yaitu situs resmi Ditjen Bimas Hindu [2] dan Ditjen Bimas Buddha [3], menunjukkan kedua direktorat masih beroperasi. Temuan ini sejalan dengan kutipan ANTARA soal struktur organisasi [1]. Kutipan Perpres dalam artikel ANTARA itu belum kami cocokkan dengan dokumen aslinya [1]. Republika [5] dan IBTimes [4] hanya memberi konteks dan tidak memeriksa klaim ini secara langsung. Hukumonline [6] membahas aturan kolom agama secara umum, bukan klaim ini.
Putusan
Putusan: Salah.
Bagian inti klaim, yakni Kemenag tidak lagi menyediakan layanan atau struktur bagi umat Hindu, Buddha, dan Khonghucu, terbantah oleh susunan organisasi dalam Perpres yang dikutip ANTARA dan oleh situs resmi dua Ditjen yang masih aktif [1][2][3]. Tidak ada dokumen atau pernyataan resmi Kemenag yang menyatakan pencabutan pengakuan [1]. Bagian soal KTP belum bisa dipastikan, tetapi tidak ada bukti yang mendukungnya. Atas dasar itu klaim secara keseluruhan tidak sesuai fakta.
Kesimpulan
Tidak ada bukti bahwa Kemenag mencabut pengakuan terhadap Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Lembaga dan layanan untuk ketiganya masih berjalan [1][2][3]. Yang masih belum terjawab: peraturan atau pernyataan resmi Dukcapil tentang kolom agama KTP-el, salinan langsung Perpres di JDIH untuk memeriksa kutipan ANTARA, dan pernyataan resmi Kemenag yang secara eksplisit membantah poster viral tersebut.
Bukti yang dikutip
Kutipan persis dari halaman sumber yang dibaca saat riset. Setiap kutipan diperiksa ada, kata per kata, di halaman tersebut.
Faktanya, pernyataan tersebut tidak berdasar.
[1]antaranews.comBerdasarkan penelusuran, klaim tersebut tidak benar.
[1]antaranews.comPerumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, serta pesantren.
[1]antaranews.comDengan demikian, klaim bahwa Kementerian Agama hanya mengakui agama samawi dan tidak lagi mengakui Hindu, Buddha, serta Khonghucu merupakan informasi yang tidak benar.
[1]antaranews.comSelain itu, Pasal 7 Perpres yang sama tetap mencantumkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam susunan organisasi Kementerian Agama.
[1]antaranews.com© Copyright 2026 - Ditjen Bimas Hindu | Kementerian Agama RI
[2]bimashindu.kemenag.go.idSemua Bentuk Layanan pada Ditjen Bimas Buddha Tidak Dipungut Biaya
[3]bimasbuddha.kemenag.go.idMateri tersebut disiapkan untuk seluruh lingkungan pendidikan di bawah Kemenag, meliputi pendidikan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
[5]khazanah.republika.co.idPasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 menyebut enam agama yang dipeluk penduduk Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
[4]ibtimes.idKeputusan yang terbit pada Januari 2000 itu mencabut Inpres No 14/1967 sekaligus menjadi pelindung masyarakat keturunan China merayakan tradisi dan beribadah, membuka pintu pengakuan agama Khonghucu di Indonesia.
[7]kompas.id
Sumber
- 01Hoaks! Kemenag resmi tidak akui agama Hindu, Buddha, dan Khonghucu di Indonesia - ANTARA Newshttps://www.antaranews.com/berita/5848275/hoaks-kemenag-resmi-tidak-akui-agama-hindu-buddha-dan-khonghucu-di-indonesia
- 02Bimas Hindu Kemenaghttps://bimashindu.kemenag.go.id/1794191701.jpg?page=1
- 03Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Kementerian Agama RIhttps://bimasbuddha.kemenag.go.id/
- 04Menafsir Ulang Makna Kafir dan Keselamatan dalam Islam - IBTimes.IDhttps://ibtimes.id/menafsir-ulang-makna-kafir-dan-keselamatan-dalam-islam/
- 05Romo Syafi'i Kutuk Keras Aksi Amoral Pasangan Sesama Jenis di Women's March | Republika Onlinehttps://khazanah.republika.co.id/berita/to9vaj430/romo-syafii-kutuk-keras-aksi-amoral-pasangan-sesama-jenis-di-womens-march
- 06Apakah Penghayat Kepercayaan Dicantumkan di Kolom Agama KTP? | Klinik Hukumonlinehttps://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-penghayat-kepercayaan-dicantumkan-di-kolom-agama-ktp-lt4fa4e6aa575bc/
- 07Merayakan Imlek, Mengingat Gus Dur Mengembalikan Keberagaman Indonesiahttps://www.kompas.id/artikel/merayakan-imlek-mengingat-gus-dur-mengembalikan-keberagaman-indonesia
- 08Kutuk Aksi Amoral Pasangan Sesama Jenis di Women's March, Wamenag: Kita Perkuat Insersi Kurikulum Cegah Budaya LGBT | Nasional | Kementerian Agama RIhttps://kemenag.go.id/id/nasional/kutuk-aksi-amoral-pasangan-sesama-jenis-di-womens-march-wamenag-kita-perkuat-insersi-kurikulum-cegah-budaya-lgbt-kQUtMMenyalin atau mengutip sumber lain di daftar ini; dihitung satu asal dengannya.
- 09Pengakuan Agama Lokal Sebagai Bentuk Pem | PDFhttps://id.scribd.com/document/1051631932/Pengakuan-Agama-Lokal-Sebagai-Bentuk-PemKonten media sosial menunjukkan klaim beredar, bukan bahwa klaim itu benar.
- 107 Ciri-Ciri Berita Hoaks yang Sering Tidak Disadari Pengguna Media Sosial – Masoem Universityhttps://masoemuniversity.ac.id/artikel/7-ciri-ciri-berita-hoaks-yang-sering-tidak-disadari-pengguna-media-sosial/
Riwayat versi dan koreksi
- Versi 1 · · Salah · versi saat ini
Belum ada koreksi pada artikel ini.
Cara kami memeriksa
Klaim diurai menjadi sub-klaim, lalu dicari di web dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Halaman sumber dibaca utuh dan disimpan; hanya kutipan yang ditemukan persis di halaman itu yang dipakai sebagai bukti. Putusan "Benar" atau "Salah" butuh minimal dua sumber independen atau satu sumber primer; jika tidak, putusannya "Belum Terverifikasi". AI membantu riset, tetapi artikel ini disetujui editor sebelum terbit. Baca metodologi lengkap.
Menemukan kesalahan? Ajukan koreksi.