Cek fakta№ 010
Klaim Bahlil Lahadalia terlibat penyadapan ilegal terhadap Presiden: bukti keterlibatannya belum ada
Politik & PemerintahanBelum TerverifikasiVersi 1
Klaim yang diperiksa
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terlibat dalam kasus penyadapan 'ilegal' (dalam istilah klaim ini, 'ilegal' berarti data/informasi didapat lewat pembayaran resmi, bukan hasil curian atau bobol).
Ringkasan
Klaim yang diperiksa menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terlibat dalam kasus penyadapan ilegal. Kasus penyadapan terhadap Presiden memang ada dan sedang diproses polisi [1]. Namun bukti yang tersedia belum menunjukkan Bahlil terlibat di dalamnya [1][2].
Apa yang diklaim?
Klaim ini menyebut Bahlil Lahadalia terlibat dalam kasus penyadapan "ilegal". Dalam klaim ini, "ilegal" dimaknai sebagai data atau informasi yang didapat lewat pembayaran resmi, bukan hasil curian atau peretasan. Klaim merujuk pada kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto [3]. Dalam bahan yang kami terima, tidak diketahui di mana dan kapan klaim ini pertama kali beredar.
Apa kata bukti?
Jabatan Bahlil. Bahlil ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Rabu (21/08/2024) dalam Musyawarah Nasional Kesebelas Partai Golkar [4]. Pemberitaan lain juga menyebutnya dengan jabatan itu [3].
Kasus penyadapan. Kasus ini nyata. Per 5 November 2026, Polri menyampaikan ada empat tersangka, yakni LSP, AS, EH, dan SU [1]. Tiga orang ditahan di Rutan Mako Brimob, sedangkan SU belum ditahan karena kondisi kesehatan pasca stroke [1]. Penyidik telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli [1]. Dokumen DPR menyebut kasus ini melibatkan oknum aktif Polri dan menyasar Presiden serta sejumlah pejabat negara [5].
Keterlibatan Bahlil. Nama Bahlil tidak ada di antara empat tersangka yang disebut Polri [1]. Namanya dikaitkan dengan kasus ini lewat isu bahwa ia bertemu empat tersangka sebelum mereka ditangkap [2]. Bahlil membantah isu itu [2]. Ia juga meminta pihak yang mengaitkannya dengan pertemuan itu membuktikan pernyataannya [3]. Sumber yang ada tidak memuat dakwaan atau keterangan penyidik tentang peran Bahlil [1][5]. Satu-satunya hal yang tercatat adalah bantahannya:
"membantah terkait isu yang berkembang bahwa dirinya bertemu dengan empat tersangka penyadapan terhadap Prabowo sebelum ditangkap." [2]
Cara data diperoleh. Tidak ada sumber yang menyebut bukti transaksi, kontrak, atau pembayaran resmi [1][5]. Dokumen DPR justru menyebut adanya dugaan peretasan dan penyadapan akses informasi strategis kepala negara [5]. Itu masih dugaan. Sumber yang ada tidak menunjukkan bahwa penyidik sudah menyimpulkannya sebagai temuan [5].
Status hukum. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga tokoh politik kepada kepolisian [1]. Sumber dari BPHN menjelaskan secara umum bahwa penyadapan atau intersepsi dilarang dalam Bab VII UU ITE beserta perubahannya bila dilakukan bukan oleh pihak berwenang dalam rangka penegakan hukum [6]. Penjelasan itu tidak menyangkut kasus ini secara khusus [6]. Pasal yang dikenakan kepada para tersangka tidak disebut dalam sumber yang ada [1][5][6].
Perbandingan sumber
Sumber resmi atau primer adalah laman DPR [1][5] dan laman literasi hukum BPHN [6]. Dua sumber DPR menguatkan bahwa kasus penyadapan itu ada [1][5]. Keduanya tidak menyebut Bahlil sebagai pelaku [1][5]. Sumber BPHN hanya memberi konteks hukum umum [6].
Sumber lain adalah unggahan media sosial [4][3][2]. Unggahan Instagram dan Facebook memuat hal yang sama, yaitu Bahlil membantah dan meminta pembuktian [3][2]. Tidak ada sumber yang mendukung klaim keterlibatan Bahlil. Tidak ada pula sumber yang mendukung klaim bahwa data diperoleh lewat pembayaran resmi.
Putusan
Putusan: Belum Terverifikasi.
Dua bagian klaim ini punya dasar: Bahlil memang Ketua Umum Golkar [4], dan kasus penyadapan terhadap Presiden memang diproses polisi [1]. Bagian intinya belum terbukti. Nama Bahlil tidak ada di daftar tersangka [1], ia membantah pernah bertemu para tersangka [2], dan tidak ada keterangan penyidik dalam sumber yang ada yang menyebut perannya [1][5]. Klaim bahwa data diperoleh lewat pembayaran resmi juga tidak punya dukungan bukti, sedangkan sumber yang ada hanya menyebut dugaan peretasan [5]. Karena itu klaim ini belum dapat dibenarkan maupun dibantah sepenuhnya.
Kesimpulan
Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden itu nyata [1], tetapi keterlibatan Bahlil Lahadalia belum didukung bukti. Ia hanya dikaitkan lewat isu pertemuan dengan para tersangka, dan ia membantahnya [2][3]. Beberapa hal masih belum diketahui: pernyataan resmi Polri atau Bareskrim tentang nama Bahlil, surat dakwaan atau hasil penyidikan, pasal yang dikenakan kepada para tersangka, dan keterangan penyidik tentang cara data diperoleh. Bukti-bukti itu dapat mengubah penilaian ini.
Bukti yang dikutip
Kutipan persis dari halaman sumber yang dibaca saat riset. Setiap kutipan diperiksa ada, kata per kata, di halaman tersebut.
Bahlil Lahadalia ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar Hari Rabu (21/08/2024) ini, dalam Musyawarah Nasional Kesebelas Partai Golkar.
[4]youtube.comKetua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia geram usai namanya dikaitkan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
[3]instagram.comAdapun per 5 November 2026, Polri menyampaikan bahwa terdapat empat tersangka, yakni LSP, AS, EH, dan SU. Tiga orang ditahan di Rutan Mako Brimob, sedangkan SU belum ditahan karena kondisi kesehatan pasca stroke. Penyidik juga telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli.
[1]tvrparlemen.dpr.go.idPenyadapan ilegal yang melibatkan oknum aktif Polri terhadap Presiden Republik Indonesia dan sejumlah pejabat negara merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa.
[5]jdih.dpr.go.idDia meminta pihak yang mengaitkan dirinya dengan pertemuan itu membuktikan pernyataannya.
[3]instagram.comAdapun pernyataan ini sekaligus membantah terkait isu yang berkembang bahwa dirinya bertemu dengan empat tersangka penyadapan terhadap Prabowo sebelum ditangkap.
[2]facebook.comWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga tokoh politik ke pihak kepolisian.
[1]tvrparlemen.dpr.go.idpenyadapan atau intersepsi ini termasuk sebagai perbuatan yang dilarang, yang diatur dalam Bab VII UU ITE beserta perubahannya, apabila dilakukan bukan oleh pihak yang berwenang dalam rangka penegakan hukum
[6]literasihukum.bphn.go.id
Sumber
- 01Penyadapan Ilegal Diserahkan Sepenuhnya ke Kepolisian, Pertimbangkan Bahas RUU Penyadapan — TVR PARLEMENhttps://tvrparlemen.dpr.go.id/berita/penyadapan-ilegal-diserahkan-sepenuhnya-ke-kepolisian-pertimbangkan-bahas-ruu-penyadapan-rss-352861107ac4f17cfc7e508bdf6ebcb320545d02ee8cac4aacf36a665a1d29d9
- 02Tribunnews Wiki - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil...https://www.facebook.com/tribunnewswiki/photos/ketua-umum-partai-golkar-bahlil-lahadalia-mengaku-turut-mengalami-penyadapan-di-/1849668756873604/Konten media sosial menunjukkan klaim beredar, bukan bahwa klaim itu benar.
- 03Instagramhttps://www.instagram.com/reel/DfbrhokswUb/Konten media sosial menunjukkan klaim beredar, bukan bahwa klaim itu benar.
- 04Bahlil Ingatkan Pengurus Golkar Soal Raja Jawa, Siapa yang Dimaksud?https://www.youtube.com/watch?v=g_jYqeBbNLUKonten media sosial menunjukkan klaim beredar, bukan bahwa klaim itu benar.
- 05JDIH Setjen DPR RI - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR RIhttps://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/70444/t/javascript;
- 06Langkah Hukum dan Persiapan Gugatan atas Penyadapan Akun Media Sosial dan Pelanggaran Privasihttps://literasihukum.bphn.go.id/konsultasi-hukum/18133
- 07Artikel - Tribratanews - Portal Berita Resmi Kepolisian RIhttps://tribratanews.polri.go.id/category/ini-faktanyaMenyalin atau mengutip sumber lain di daftar ini; dihitung satu asal dengannya.
- 08PP Polri Sampaikan Tujuh Pesan Moral kepada Kapolri, Dukung Penegakan Hukum dan Soliditas Institusi - Tribratanews - Portal Berita Resmi Kepolisian RIhttps://tribratanews.polri.go.id/article/pp-polri-sampaikan-tujuh-pesan-moral-kepada-kapolri-dukung-penegakan-hukum-dan-soliditas-institusi
- 09Mengenal Tindak Pidana Penyadapan Ilegalhttps://www.hukumonline.com/stories/article/lt6af08fd96d461/mengenal-tindak-pidana-penyadapan-ilegal/Menyalin atau mengutip sumber lain di daftar ini; dihitung satu asal dengannya.
- 10PDF Peraturan Bank Indonesia Tentang Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ...https://www.bi.go.id/elicensing/helps/PBI_230621%20Penyedia%20Jasa%20Pembayaran.pdf
Riwayat versi dan koreksi
- Versi 1 · · Belum Terverifikasi · versi saat ini
Belum ada koreksi pada artikel ini.
Cara kami memeriksa
Klaim diurai menjadi sub-klaim, lalu dicari di web dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Halaman sumber dibaca utuh dan disimpan; hanya kutipan yang ditemukan persis di halaman itu yang dipakai sebagai bukti. Putusan "Benar" atau "Salah" butuh minimal dua sumber independen atau satu sumber primer; jika tidak, putusannya "Belum Terverifikasi". AI membantu riset, tetapi artikel ini disetujui editor sebelum terbit. Baca metodologi lengkap.
Menemukan kesalahan? Ajukan koreksi.